Blog

Mojokerto – Seperti membuka jendela baru bagi arus informasi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto meresmikan Media Center Ruang Jurnalis Mojokerto sebagai ruang bersama bagi insan pers. Peresmian yang berlangsung pada Rabu (15/4/2026) ini menjadi penanda komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi dan penguatan peran media di daerah.

Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, dengan dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi, Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata, Wakapolres Mojokerto Kota Kompol Jalaluddin, Kajari Kabupaten Mojokerto Fauzi, serta Kalapas Mojokerto Rudi Kristiawan. Turut hadir pula unsur TNI dari Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya dan Kodim 0815/Mojokerto, serta berbagai organisasi dan mitra kerja.

Dalam sambutannya, Bupati Albarraa menegaskan bahwa Media Center Ruang Jurnalis Mojokerto bukan hanya milik pemerintah daerah, melainkan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh wartawan dari berbagai platform media.

“Media center ini diharapkan menjadi wadah yang terbuka, inklusif, dan kolaboratif, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh wartawan dari berbagai latar belakang media, baik cetak, elektronik, maupun digital,” ujarnya.

Ia menjelaskan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, keberadaan ruang bersama seperti media center menjadi kebutuhan penting. Tidak hanya sebagai pusat distribusi informasi, tetapi juga sebagai tempat diskusi, bertukar gagasan, dan meningkatkan profesionalisme jurnalis.

“Kami meyakini bahwa media memiliki peran yang sangat strategis sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi namun juga membangun opini publik yang sehat, edukatif dan berimbang,” paparnya.

Lebih lanjut, Bupati Albarraa menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk terus mendukung transparansi informasi publik. Hal ini diwujudkan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat melalui media yang profesional dan bertanggung jawab.

“Kami berharap media center Mojokerto ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang kerja bersama bagi wartawan, pusat koordinasi dan komunikasi informasi serta wadah peningkatan kapasitas dan literasi media,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas yang telah dibangun. Menurutnya, media center ini merupakan aset daerah yang harus dirawat secara bersama-sama oleh seluruh pihak yang memanfaatkannya.

“Kami juga berpesan agar tempat ini dijaga dan dirawat dengan baik, sebab media center ini aset pemerintah daerah yang harus dipelihara bersama. Oleh sebab itu sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.

Selain pejabat pemerintahan dan aparat penegak hukum, acara ini juga dihadiri berbagai unsur penting lainnya, seperti Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Afnan Hidayat, perwakilan Bawaslu Kabupaten dan Kota Mojokerto, Ketua KADIN, Ketua HIPMI Kota Mojokerto, Ketua Pemuda Pancasila H. Ayub, hingga perwakilan organisasi dan pelaku usaha.

Kehadiran Media Center Ruang Jurnalis Mojokerto diharapkan menjadi tonggak baru dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan kolaboratif di Mojokerto Raya. Dengan sinergi antara pemerintah dan media, transparansi serta kualitas informasi publik diharapkan semakin meningkat.

Surabaya – Seperti beralih dari mesin lama ke energi masa depan, Pemerintah Kota Surabaya mulai mengubah arah kebijakan transportasi dinasnya. Di tengah dorongan efisiensi energi nasional, kendaraan berbahan bakar minyak perlahan ditinggalkan, digantikan oleh kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penghematan energi yang dijalankan Pemkot Surabaya sesuai arahan pemerintah pusat. Selain mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari rumah (WFH) dan menggunakan transportasi umum, pemerintah kota juga melakukan langkah konkret dengan melelang kendaraan operasional yang telah berusia lebih dari tujuh tahun.

Proses lelang tersebut telah dilaksanakan pada pekan kedua April 2026, dengan total sekitar 80 unit kendaraan dinas, baik sepeda motor maupun mobil, yang ditawarkan. Hasil dari lelang ini nantinya akan digunakan sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan kendaraan listrik secara bertahap.

“Makanya itu kita hari ini juga punya komitmen, 80 unit kendaraan juga kita lelang. Yaitu untuk kendaraan sepeda motor dan mobil yang belum terlelang,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat ditemui, Selasa (14/4/2026).

Pemkot Surabaya menargetkan peralihan penuh ke kendaraan listrik dapat dimulai pada [Mei 2026], dengan catatan seluruh proses lelang berjalan lancar. Nantinya, pengadaan kendaraan listrik tidak dilakukan melalui pembelian langsung, melainkan menggunakan sistem sewa untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

“Kalau lelangnya berhasil semua, maka di bulan Mei kita ganti dengan mobil listrik semuanya. Baik motor maupun mobil, nanti kita menggunakan (sistem) sewa,” jelas Eri.

Dalam upaya mempercepat proses tersebut, Pemkot Surabaya juga berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar tahapan lelang dapat diselesaikan tepat waktu. Dukungan dari lembaga tersebut dinilai penting agar target transisi energi tidak mengalami hambatan administratif.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati, menjelaskan bahwa kebijakan pelelangan kendaraan ini merupakan bagian dari strategi efisiensi energi yang lebih luas. Kendaraan yang telah berusia di atas tujuh tahun dinilai tidak lagi optimal dari sisi biaya operasional dan konsumsi bahan bakar.

“Jadi kendaraan yang usianya tujuh tahun itu kami kaji ulang untuk kita lakukan penjualan (lelang). Artinya apa? Di situ kan ada upaya-upaya melakukan penghematan (energi) benar-benar dilakukan secara masif,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan, khususnya dalam menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Dengan beralih ke kendaraan listrik, diharapkan tidak hanya terjadi penghematan BBM, tetapi juga peningkatan kualitas udara di Kota Surabaya.

Selain itu, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai serius mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam operasional sehari-hari. Jika berjalan sesuai rencana, Surabaya berpotensi menjadi salah satu kota percontohan dalam implementasi kendaraan listrik di sektor pemerintahan.

Pada akhirnya, transisi ini tidak hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga bagian dari langkah strategis menuju kota yang lebih berkelanjutan dan modern di masa depan.

Jakarta – Di tengah gaung emansipasi yang kembali digaungkan menjelang Hari Kartini, sebuah ironi justru mencuat ke permukaan. “Di mana RUU PPRT hari ini?” menjadi pertanyaan yang menggema, seolah menguji komitmen negara terhadap perlindungan perempuan yang selama ini diagungkan dalam seremoni tahunan.

Sorotan publik mengarah pada nasib Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan. Padahal, satu tahun sebelumnya pemerintah telah menyatakan komitmen untuk menuntaskan regulasi tersebut dalam waktu tiga bulan. Namun hingga Rabu (15/04/2026), progres yang terlihat justru stagnan dan dipenuhi simpang siur informasi antar lembaga negara.

Pimpinan DPR disebut masih menunggu Surat Presiden (Surpres) serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sementara pihak pemerintah melalui Kementerian Hukum mengaku belum menerima dokumen dari DPR. Di sisi lain, beredar informasi bahwa naskah RUU tersebut justru masih tertahan di internal parlemen. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan koordinasi dalam proses legislasi.

“Apakah negara tidak tahu di mana posisi RUU ini, atau justru tidak ingin publik tahu?” demikian bunyi pernyataan dalam siaran pers yang beredar di Jakarta.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar administratif, melainkan mencerminkan krisis integritas dalam kebijakan publik. Janji politik yang telah disampaikan di ruang terbuka dinilai kehilangan makna ketika tidak diiringi dengan langkah konkret dan transparansi.

Lebih jauh, situasi ini juga memperlihatkan paradoks dalam arah kebijakan nasional. Di satu sisi, pemerintah mendorong peningkatan partisipasi kerja perempuan hingga 70 persen dan mengakui pentingnya ekonomi perawatan (care economy) sebagai sektor strategis. Namun di sisi lain, regulasi mendasar yang melindungi pekerja rumah tangga justru belum juga disahkan.

Tanpa kejelasan hukum, pekerja rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan tetap berada dalam posisi rentan. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan semangat pembangunan inklusif yang selama ini digaungkan.

“Ironi ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap care economy masih sebatas konsep di atas kertas, belum menjadi kebijakan nyata,” tulis pernyataan tersebut.

Menjelang peringatan Hari Kartini dan Hari Buruh pada [1 Mei 2026], desakan terhadap pemerintah dan DPR semakin menguat. Publik menuntut adanya transparansi penuh terkait posisi RUU PPRT, percepatan pengiriman naskah ke Presiden, serta penerbitan Surpres dan DIM sebagai bentuk komitmen nyata.

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk menetapkan jadwal pembahasan yang jelas dan terbuka agar proses legislasi tidak kembali berlarut-larut seperti dua dekade terakhir.

“RUU PPRT bukan sekadar dokumen legislasi tapi adalah ukuran keberpihakan negara,” tegas isi pernyataan tersebut.

Di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks, keberadaan regulasi ini dinilai krusial untuk melindungi kelompok pekerja domestik yang selama ini terpinggirkan. Lebih dari itu, pengesahan RUU PPRT menjadi simbol keberanian politik dalam mewujudkan keadilan sosial.

Pada akhirnya, publik kini menanti jawaban yang lebih dari sekadar janji. Pertanyaan sederhana namun mendasar masih menggantung: di mana posisi RUU PPRT hari ini, ketika semangat Kartini kembali digaungkan?

Lombok Timur – Menjelang Pemilihan Kepala Desa Wakan, arah kontestasi politik di Kecamatan Jerowaru kian menyerupai arus yang mulai menemukan muaranya. Di tengah dinamika itu, nama Silaturahman, S.Sos., mencuat dan ramai diperbincangkan warga sebagai salah satu figur yang dinilai paling menjanjikan. Kemunculannya bukan sekadar pelengkap persaingan, melainkan telah dibaca banyak kalangan sebagai sinyal lahirnya kekuatan baru yang patut diperhitungkan hingga hari pemungutan suara nanti.

Perbincangan mengenai Silaturahman menguat seiring intensitas kehadirannya di tengah masyarakat Desa Wakan. Sosok muda ini dinilai mampu membangun kedekatan dengan warga lewat pendekatan yang sederhana, terbuka, dan langsung menyentuh persoalan sehari-hari. Dalam sejumlah kesempatan, ia terlihat aktif menyapa warga, mendengar aspirasi, serta menampung berbagai keluhan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar desa, pelayanan publik, hingga pengembangan potensi lokal. Pola komunikasi seperti itu membuat namanya semakin akrab di berbagai lapisan masyarakat.

Dukungan terhadap Silaturahman pun tidak datang dari satu kelompok saja. Sejumlah pemuda mulai menyuarakan keyakinan bahwa Desa Wakan membutuhkan pemimpin baru yang energik dan berani mengambil langkah perubahan. Di saat yang sama, tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga nelayan juga disebut mulai menaruh perhatian pada gagasan-gagasan yang dibawanya. Mereka menilai desa memerlukan kepemimpinan yang bukan hanya dekat secara emosional dengan warga, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengelola potensi desa secara lebih terarah dan produktif.

“Sudah saatnya Wakan dipimpin oleh orang yang benar-benar memahami kondisi masyarakat dan punya keberanian membawa perubahan,” ungkap salah satu tokoh pemuda setempat.

Pernyataan itu mencerminkan suasana kebatinan sebagian warga yang menginginkan hadirnya kepemimpinan baru dengan semangat pembaruan. Di tengah tantangan pembangunan desa yang semakin kompleks, mulai dari peningkatan pelayanan hingga penguatan ekonomi masyarakat, figur kepala desa dipandang tidak cukup hanya populer, tetapi juga harus memiliki gagasan yang dapat dijalankan secara nyata. Dalam konteks itulah, Silaturahman dinilai mulai memperoleh tempat tersendiri di hati masyarakat karena dianggap membawa kombinasi antara kedekatan sosial dan tawaran perubahan.

Silaturahman sendiri diketahui mengusung visi “Desa Wakan Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing.” Visi tersebut menekankan pentingnya pembangunan yang berpijak pada potensi lokal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kekayaan ekonomi desa. Ia juga disebut berkomitmen untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, serta membangun sistem kerja yang akuntabel agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Pendekatan partisipatif yang ditawarkannya menjadi salah satu alasan mengapa dukungan terus bergerak naik.

Bagi sebagian warga, kemunculan Silaturahman menghadirkan nuansa baru dalam Pilkades Wakan. Ia dipandang membawa harapan akan perubahan yang lebih segar, terutama bagi masyarakat yang selama ini menanti terobosan nyata dalam pengelolaan desa. Semangat yang dibawa bukan hanya soal pergantian figur, tetapi juga menyangkut arah pembangunan yang lebih inklusif, melibatkan warga, dan memberi ruang bagi generasi muda untuk ikut ambil bagian dalam kemajuan desa.

Situasi politik di Wakan pun diperkirakan akan semakin dinamis dalam waktu ke depan. Meski kontestasi masih akan terus bergerak, menguatnya dukungan dari berbagai elemen menunjukkan bahwa Silaturahman sudah masuk dalam jajaran kandidat yang disorot serius. Dengan modal kedekatan sosial, citra figur muda, dan visi yang mulai diterima masyarakat, peluangnya untuk tampil sebagai kekuatan utama dalam Pilkades Wakan semakin terbuka lebar.

Pada akhirnya, Pilkades Wakan tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin desa, tetapi juga menjadi penentu arah harapan masyarakat ke depan. Di tengah gelombang aspirasi perubahan itu, nama Silaturahman kini berdiri sebagai salah satu simbol harapan baru yang terus tumbuh dari bawah, mengalir dari warga, dan menguat dari hari ke hari.

Samarinda – Pergantian kepemimpinan di organisasi jurnalis lingkungan ibarat estafet yang membawa harapan baru. Di Kalimantan Timur, tongkat estafet itu kini berada di tangan Fitri Wahyuningsih, sosok jurnalis perempuan yang dikenal konsisten mengangkat isu agraria dan lingkungan. Ia resmi terpilih sebagai Koordinator Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Simpul Kaltim untuk periode 2026–2029.

Penetapan Fitri sebagai koordinator menandai babak baru bagi SIEJ Simpul Kaltim dalam memperkuat peran jurnalis sebagai pengawal isu lingkungan. Dengan pengalaman panjang di dunia jurnalistik sejak 2019, Fitri dinilai memiliki kapasitas untuk membawa organisasi ini lebih dikenal dan berpengaruh, terutama di tengah tantangan lingkungan yang kian kompleks di wilayah Kalimantan Timur.

Karier jurnalistik Fitri dimulai di media lokal Klikbontang.com, yang kini dikenal sebagai Klikkaltim.com. Dalam kurun waktu hampir dua tahun, ia meliput beragam isu perkotaan, mulai dari politik hingga kriminalitas. Pengalamannya semakin matang saat bergabung dengan Bontangpost.id pada 2020, di mana ia mulai menekuni penulisan feature dan meraih sejumlah penghargaan, termasuk juara pertama lomba menulis #AkuDanMangrove pada 2021.

Sejak Februari 2023, Fitri melanjutkan kiprahnya di Kaltimtoday.co di Samarinda. Ia fokus pada liputan mendalam dan investigasi terkait isu lingkungan, transisi energi, masyarakat adat, hingga hak asasi manusia. Karya jurnalistiknya pun mendapat pengakuan, termasuk dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang memberikan apresiasi atas dua laporan investigasinya mengenai dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan persoalan lubang tambang di Bontang pada 2023 dan 2024.

“Tugas kami di SIEJ Simpul Kaltim ini cukup banyak, tapi yang paling mendesak adalah menggaungkan nama organisasi ini. Karena harus diakui, bahkan di kalangan jurnalis masih banyak yang belum tahu SIEJ itu apa,” kata Fitri pada Selasa (14/4/2026).

Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan internal organisasi yang masih perlu diperkuat dari sisi eksistensi dan jaringan. Fitri menilai, keberadaan SIEJ harus lebih dikenal agar mampu menjadi wadah kolaborasi bagi jurnalis dalam mengangkat isu-isu lingkungan secara lebih luas dan mendalam.

Menurutnya, Kalimantan Timur saat ini menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang mendesak perhatian media. Mulai dari peningkatan suhu ekstrem, kasus kematian di lubang bekas tambang, dampak aktivitas pertambangan batu bara, pencemaran sungai, ekspansi sawit, hingga dampak ekologis pembangunan IKN dan krisis pengelolaan sampah.

“Tapi saya kira sebagai jurnalis kita berusaha menggerakkan sesuatu di masyarakat dan bumi tempat kita hidup. Kita perlu menggerakkan semua orang untuk lebih sadar soal lingkungan hidup, penyelamatan SDA, atau bergerak untuk tindakan iklim,” ujarnya.

Fitri juga menyoroti bahwa peliputan isu lingkungan bukan perkara mudah. Selain membutuhkan pemahaman khusus, liputan jenis ini sering kali memerlukan biaya besar dan memiliki risiko tinggi. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya keberanian jurnalis untuk tetap mengawal isu-isu tersebut demi kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.

Ke depan, ia berharap SIEJ Simpul Kaltim dapat menjadi ruang belajar sekaligus wadah kolaborasi bagi para jurnalis di daerah. Dengan semangat kebersamaan, organisasi ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak karya jurnalistik berkualitas yang berdampak bagi masyarakat.

“Semoga dalam organisasi ini kita bisa belajar bergerak dan tumbuh bersama, serta menghidupi organisasi ini dengan riang gembira,” tutupnya.

Pergantian kepemimpinan ini menjadi momentum penting bagi penguatan jurnalisme lingkungan di Kalimantan Timur. Di tengah tekanan eksploitasi sumber daya alam dan perubahan iklim, peran jurnalis menjadi semakin krusial dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Jakarta – Angka 21.801 unit motor listrik bukan sekadar deret statistik, melainkan “pintu masuk” pertanyaan publik tentang transparansi anggaran negara. Di balik program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul cerita yang membuka sisi lain dari perencanaan kebijakan pemerintah.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan latar belakang anggaran pengadaan motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menjelaskan bahwa jumlah 21.801 unit tersebut bukan angka sembarangan, melainkan hasil perhitungan kebutuhan distribusi logistik program MBG di berbagai daerah. Penjelasan ini disampaikan dalam forum diskusi pada Kamis (10/04/2026).

Menurut Purbaya, motor listrik tersebut dirancang untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan konvensional. Program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan MBG secara nasional.

“Jumlah itu dihitung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan dibuat-buat tanpa dasar,” ujar Purbaya dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa penggunaan motor listrik juga mempertimbangkan efisiensi biaya operasional jangka panjang serta aspek ramah lingkungan. Dengan kendaraan listrik, biaya bahan bakar dapat ditekan sekaligus mendukung agenda transisi energi yang tengah didorong pemerintah.

Namun demikian, kebijakan ini tetap menuai sorotan dari berbagai pihak. Sejumlah pengamat menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran besar tersebut. Apalagi, program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk mekanisme pengawasan berlapis. Hal ini untuk memastikan bahwa program berjalan efektif tanpa menimbulkan potensi penyimpangan anggaran.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Distribusi yang tepat waktu dan merata menjadi kunci keberhasilan program ini, sehingga dukungan logistik seperti kendaraan operasional dinilai krusial.

Selain itu, penggunaan motor listrik dalam skala besar juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Dengan meningkatnya permintaan, sektor ini berpotensi berkembang lebih cepat dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.

Pada akhirnya, penjelasan Purbaya membuka perspektif baru terkait pengadaan motor listrik dalam program MBG. Meski menuai kritik, kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan efisiensi, keberlanjutan, dan pelayanan publik dalam satu program besar.