Penulis: dexpert.inc@gmail.com

Jakarta – Seperti gelombang yang tak pernah berhenti menggulung, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk bersiap menapaki babak baru transformasi dengan arah yang lebih progresif. Penunjukan direktur utama baru menjadi sinyal kuat bahwa perusahaan tak sekadar bertahan, tetapi ingin melompat lebih jauh di tengah perubahan industri pariwisata yang kian dinamis.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa (14/4/2026) di Jakarta menjadi momentum penting bagi perseroan. Dalam forum tersebut, manajemen menyampaikan laporan kinerja tahun buku 2025, menetapkan pembagian dividen, serta melakukan perubahan struktur kepemimpinan guna memperkuat strategi bisnis jangka panjang.

Syahmudrian Lubis resmi dipercaya sebagai Direktur Utama, didampingi jajaran direksi baru yakni Cahyo Satriyo Prakoso, Daniel Nainggolan, Eddy Prastiyo, dan Rahmaniar. Sementara itu, posisi Dewan Komisaris juga diperkuat dengan Irfan Setiaputra sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen, bersama sejumlah komisaris lainnya. Perubahan ini diharapkan mampu membawa energi baru dalam menghadapi tantangan industri.

Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko menegaskan bahwa perusahaan tetap fokus menjaga kinerja di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil. Strategi yang diambil menitikberatkan pada inovasi berkelanjutan dan efisiensi operasional.

“Meski situasi eksternal masih menghadapi tantangan ekonomi global, Perseroan tetap fokus pada inovasi dan efisiensi operasional,” ujar Daniel dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa inovasi menjadi kunci utama untuk mempertahankan daya tarik Ancol sebagai destinasi wisata unggulan. Beberapa langkah konkret yang dilakukan antara lain digitalisasi layanan ticketing guna meningkatkan kenyamanan pengunjung, pembaruan fasilitas, hingga menghadirkan berbagai event tematik yang lebih kreatif dan relevan dengan tren pasar.

Strategi tersebut terbukti mampu menjaga performa keuangan perusahaan. Sepanjang 2025, Ancol membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,121 triliun dengan laba bersih mencapai Rp180,19 miliar. Pencapaian ini menunjukkan ketahanan bisnis di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Sebagai bentuk komitmen kepada pemegang saham, RUPST juga menyetujui pembagian dividen sebesar Rp26,05 per saham atau total Rp41,6 miliar, setara 23,13 persen dari laba bersih tahun berjalan. Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara ekspansi bisnis dan penghargaan terhadap investor.

“Perseroan saat ini berada pada sebuah titik yang krusial, bukan untuk bertahan, tetapi lebih dari itu untuk melangkah ke fase transformasi berikutnya,” lanjut Daniel.

Lebih jauh, ia menyoroti perubahan mendasar dalam industri destinasi wisata dan leisure. Saat ini, pengunjung tidak lagi sekadar mencari tempat rekreasi, melainkan pengalaman yang menyeluruh, mulai dari interaksi, kenyamanan, hingga nilai emosional yang diperoleh selama berkunjung.

“Ancol di masa depan harus bergeser dari sekadar destinasi kunjungan menjadi destinasi yang memberikan experiences, membangun ekosistem yang terintegrasi,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Ancol akan mengarahkan fokus pada peningkatan value per customer, bukan sekadar mengejar jumlah pengunjung. Selain itu, optimalisasi aset dan pengembangan ekosistem bisnis menjadi prioritas agar setiap lini usaha dapat saling terintegrasi dan memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Pemanfaatan data juga menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan strategis. Perseroan berupaya mengurangi ketergantungan pada asumsi dan beralih pada pendekatan berbasis data guna meningkatkan akurasi dan efektivitas kebijakan.

Di sisi lain, kolaborasi strategis dengan berbagai pihak akan terus diperkuat. Langkah ini diyakini mampu membuka peluang baru sekaligus meningkatkan daya saing Ancol di tingkat nasional maupun regional.

Transformasi yang dilakukan tidak hanya bersifat struktural dan operasional, tetapi juga menyentuh aspek budaya kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Perseroan menanamkan disiplin eksekusi serta pola pikir adaptif agar seluruh elemen organisasi mampu bergerak seiring dengan perubahan zaman.

Dengan kepemimpinan baru dan strategi yang lebih terarah, Ancol optimistis dapat menjadi destinasi wisata modern yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pengalaman bernilai bagi masyarakat.

“Ke depan, ada sebuah semangat baru untuk membangun Ancol yang lebih relevan dan lebih berdampak bagi masyarakat, bagi pemegang saham dan bagi masa depan kota Jakarta,” pungkas Daniel.

Pasuruan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pasuruan yang semestinya menjadi jembatan harapan bagi para siswa, justru terseret ke ruang kritik. Dalam audiensi di Komisi I DPRD Kota Pasuruan pada Selasa (14/4/2026), Forum Suropati Kutho melontarkan serangkaian temuan yang mereka nilai mencederai tujuan mulia program tersebut. Forum itu pun menyayangkan jalannya pertemuan karena pihak yang dinilai paling berwenang dalam pengawasan program tidak hadir, seolah persoalan yang dibawa masyarakat dibiarkan menggantung di meja rapat.

Audiensi itu digelar untuk membedah pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah di Kota Pasuruan setelah muncul laporan mengenai kualitas makanan dan tata kelola dapur penyedia menu. Forum Suropati Kutho datang dengan membawa data, dokumentasi, dan hasil penelusuran lapangan yang disebut memperlihatkan adanya makanan yang tidak layak diberikan kepada siswa. Namun di tengah harapan agar forum menjadi ruang klarifikasi terbuka, Ketua Satgas MBG Kota Pasuruan yang dijabat Sekretaris Daerah, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta unsur SPPG tingkat kota tidak tampak hadir.

“Secara prinsip kami mendukung penuh program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Tapi di lapangan kami menemukan kondisi yang jauh dari harapan,” kata Ketua Forum Suropati Kutho, Achmad Nucham, dalam audiensi tersebut.

Nucham menjelaskan, tim investigasi forum menemukan sejumlah menu yang dinilai tidak pantas disajikan kepada anak-anak. Dari hasil temuan mereka, ada buah naga yang terdapat ulat, roti yang telah berjamur, nasi yang sudah basi, hingga buah yang belum matang. Forum juga menyoroti adanya sajian lontong utuh dengan kerang yang menurut mereka tidak sesuai untuk konsumsi siswa dalam program yang mestinya mengedepankan mutu, kebersihan, dan keamanan pangan.

“Memang ada unsur gizinya, tetapi secara kelayakan sangat tidak pantas untuk siswa,” ujarnya.

Ia menambahkan, keluhan itu sesungguhnya bukan baru pertama kali disampaikan. Sebelum audiensi DPRD digelar, Forum Suropati Kutho mengaku sudah lebih dulu melapor kepada Sekretaris Daerah Kota Pasuruan selaku Ketua Satgas MBG dan juga ke Kodim 0819/Pasuruan. Saat itu, kata dia, forum diminta menunjukkan bukti-bukti di lapangan. Karena itu, audiensi di DPRD dimanfaatkan untuk membawa seluruh data pendukung. Kekecewaan pun muncul ketika bukti tersebut justru tidak disambut kehadiran pihak yang mereka tunggu.

“Kami datang membawa bukti. Tapi Ketua Satgas, Koordinator SPPG, bahkan perwakilan SPPG di Kota Pasuruan tidak ada yang hadir. Kami sangat kecewa,” kata Nucham.

Pertemuan itu dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kota Pasuruan Yanuar Priambada bersama sejumlah anggota dewan, yakni Rizky Asmarani Hasani Putri, Dedy Tjahjo Poernomo, H. Akhmad Rifai, Abdullah Junaedi, Ismu Hardiyanto, dan Andri Setyani. Dari unsur pemerintah daerah, hadir perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pekerjaan Umum. Menurut Yanuar, undangan resmi sebenarnya telah dikirim kepada seluruh pihak terkait, termasuk Koordinator Badan Gizi Nasional Cabang Jember, Satgas MBG, dan Koordinator SPPG di tingkat kota maupun kecamatan.

“Kami sudah melayangkan undangan kepada semua pihak. Namun beberapa memang tidak bisa hadir,” kata Yanuar.

Selain mutu menu, forum juga menyoroti kondisi dapur SPPG di Jalan Sunan Ampel. Salah seorang perwakilan forum, Rusli, menyebut area sekitar dapur memperlihatkan persoalan kedisiplinan dan kebersihan. Ia menilai trotoar yang seharusnya dipakai pejalan kaki justru berubah fungsi menjadi tempat parkir kendaraan pegawai dan mobil pengantar makanan MBG. Tidak hanya itu, sisa-sisa sampah dari aktivitas dapur juga disebut masih terlihat di sekitar lokasi.

“Trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki malah dipakai parkir. Bahkan bekas sampahnya terlihat di dekat kendaraan pengantar makanan,” kata Rusli.

Meski begitu, forum mengakui tidak seluruh dapur SPPG menunjukkan kondisi serupa. Dapur SPPG milik Polres Pasuruan Kota justru disebut menjadi contoh pengelolaan yang lebih tertata. Di lokasi itu, harga satuan bahan makanan, mulai buah hingga ikan, dicantumkan secara terbuka sehingga orang tua murid bisa mengetahui rincian komponen menu yang diberikan kepada anak-anak. Transparansi seperti itu, menurut forum, memberi kepercayaan lebih besar kepada masyarakat.

“Beberapa wali murid bahkan meminta sekolah anaknya dilayani dapur SPPG Polres,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pasuruan, Abdullah Junaedi, menilai MBG pada dasarnya merupakan program yang baik dan memiliki dampak sosial besar bila dijalankan dengan benar. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya tidak melenceng dari tujuan.

“Program ini akan berjalan baik jika semua pihak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar,” katanya.

Dari pihak eksekutif, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Arif, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan dari sekolah mengenai menu MBG yang bermasalah. Ia mengatakan kepala sekolah selama ini diminta segera melapor bila menemukan makanan yang tidak layak agar dapur terkait dapat dipanggil untuk evaluasi.

“Kami selalu mengimbau kepala sekolah untuk segera melapor jika menemukan menu MBG yang tidak layak. Jika ada laporan, kami panggil dapur SPPG terkait untuk evaluasi,” ujar Arif.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan menyebut di Kota Pasuruan saat ini terdapat sekitar 23 dapur SPPG. Dari jumlah tersebut, 20 dapur telah beroperasi, sedangkan tiga lainnya masih menjalani proses survei kelayakan. Menurutnya, pada tahap awal seluruh dapur yang diperiksa dinyatakan memenuhi standar, tetapi pengawasan saat operasional harian tetap menjadi tantangan yang tidak ringan.

“Jika ada laporan kami hanya bisa melakukan pembinaan, karena fungsi kami lebih pada pengawasan,” katanya.

Forum Suropati Kutho menegaskan tidak akan berhenti pada satu forum saja. Mereka berencana meminta audiensi lanjutan apabila persoalan serupa masih berulang, sekaligus mendesak Ketua Satgas MBG hadir langsung untuk menjelaskan pola pengawasan program. Bagi mereka, makan bergizi gratis tidak boleh berhenti sebagai jargon yang terdengar indah di atas kertas, melainkan harus benar-benar hadir dalam bentuk makanan yang aman, layak, dan bermartabat bagi setiap siswa di Kota Pasuruan.

Sungai Penuh – Ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi, pemerintah dan penegak hukum kini dipertemukan dalam satu langkah strategis. Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai upaya memperkuat fondasi hukum dalam roda pemerintahan.

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Harianto, pada Senin (6/4/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, para pimpinan perangkat daerah, serta jajaran Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Kerja sama ini difokuskan pada pendampingan hukum, bantuan hukum, hingga pertimbangan hukum dalam penyelesaian persoalan perdata dan tata usaha negara yang dihadapi pemerintah daerah.

“Sinergi menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berlandaskan hukum,” ujar Alfin.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah preventif agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan tetap berada dalam koridor hukum yang tepat. Dengan adanya pendampingan dari pihak kejaksaan, pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalisir potensi sengketa hukum maupun kesalahan prosedur yang dapat berdampak pada jalannya pembangunan.

Lebih lanjut, Alfin juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dalam memberikan dukungan hukum kepada pemerintah daerah. Menurutnya, peran kejaksaan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Harianto, menyatakan kesiapan institusinya untuk memberikan pendampingan secara optimal. Ia menekankan bahwa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan memiliki fungsi strategis dalam membantu pemerintah daerah, baik dalam bentuk bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi, serta pemberian legal opinion terhadap kebijakan yang diambil.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Sungai Penuh, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan adanya sinergi ini, setiap langkah pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur dan minim risiko hukum di masa mendatang.

Selain itu, kolaborasi antara Pemkot dan Kejari ini menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap tantangan hukum yang semakin kompleks. Dalam praktiknya, banyak kebijakan publik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak didampingi secara tepat sejak tahap perencanaan.

Dengan adanya MoU ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap setiap perangkat daerah dapat lebih percaya diri dalam menjalankan program kerja, karena didukung oleh pendampingan hukum yang memadai. Hal ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Pada akhirnya, sinergi antara Pemkot Sungai Penuh dan Kejaksaan Negeri ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol kerja sama, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berlandaskan hukum.

Sungai Penuh – Di tengah hamparan ladang yang menguning, panen jagung di Desa Sungai Ning menjadi simbol harapan baru bagi kemandirian pangan daerah. Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, turun langsung ke sawah, menyatu dengan petani dalam semangat gotong royong yang kian menguat.

Kegiatan panen jagung yang berlangsung pada Selasa (14/4/2026) ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mendorong swasembada pangan. Acara tersebut melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama masyarakat setempat, serta didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta tim penyuluh pertanian.

Kehadiran Wakil Wali Kota disambut hangat oleh warga dan para petani yang telah lama mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang panen hasil kerja keras, tetapi juga bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap pengembangan pertanian berbasis desa.

“Kegiatan seperti ini harus terus didorong. Selain meningkatkan hasil pertanian, juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa,” ujar Azhar.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, petani, dan BUMDes menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang baik, potensi lokal dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong integrasi lintas sektor agar pengelolaan pertanian tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada distribusi dan pemasaran hasil panen.

Selain itu, keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan pertanian dinilai mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi desa. Melalui pengelolaan yang profesional, hasil panen tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tinggi.

Panen jagung di Desa Sungai Ning ini diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengoptimalkan potensi pertanian lokal. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, sektor pertanian diyakini dapat menjadi pilar utama pembangunan daerah.

Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan, serta menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih tangguh di masa depan.

Semarang – Seperti denyut budaya yang terus dipompa agar tetap hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menggelar strategi promosi masif untuk menyambut Pameran Abhirama Ranggawarsita 2026 yang akan berlangsung meriah pada [6 Mei 2026] hingga [10 Mei 2026].

Langkah awal ditandai dengan peluncuran armada car branding di halaman Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, Kota Semarang, pada Senin (13/4/2026). Sejumlah kendaraan yang telah ditempeli materi promosi siap berkeliling lintas daerah selama satu bulan guna menyebarluaskan informasi kegiatan kepada masyarakat luas. Program ini digagas di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Hanung Triyono, menjelaskan bahwa strategi ini dipilih untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif, termasuk hingga ke pelosok wilayah.

“Mobil ini bergerak lintas wilayah. Bahkan ojek daring bisa menjangkau titik-titik yang lebih luas. Harapannya masyarakat mengetahui bahwa pada 6–10 Mei akan digelar Pameran Abhirama Ranggawarsita,” ujar Hanung.

Ia menegaskan bahwa pameran ini bukan sekadar agenda tahunan biasa, melainkan sebuah perhelatan terpadu yang menggabungkan kekuatan budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam satu panggung besar.

Dari sisi kebudayaan, pengunjung akan diajak menyelami perjalanan sejarah Jawa Tengah melalui diorama serta koleksi museum yang sarat nilai historis. Sementara sektor pariwisata akan menampilkan berbagai destinasi unggulan daerah yang dipromosikan langsung oleh para pelaku industri wisata.

Tak hanya itu, sektor ekonomi kreatif juga menjadi sorotan utama. Beragam pelaku UMKM hingga komunitas difabel kreatif dilibatkan untuk memamerkan karya dan produk unggulan mereka. Keterlibatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus membuka peluang usaha baru.

“Ini menjadi panggung bagi UMKM dan teman-teman difabel untuk menunjukkan kreativitas mereka sekaligus menggerakkan ekonomi,” jelasnya.

Selama lima hari penyelenggaraan, berbagai kegiatan menarik akan dihadirkan, mulai dari pertunjukan seni, forum diskusi publik, hingga pameran interaktif. Bahkan, masyarakat juga dapat membawa benda pusaka seperti keris untuk dikonsultasikan langsung dengan para ahli, baik terkait asal-usul maupun perawatannya.

“Benda pusaka seperti keris bisa dikonsultasikan, mulai dari tangguh hingga perawatannya. Semua kami fasilitasi,” tambah Hanung.

Menariknya, seluruh rangkaian acara ini dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka akses seluas-luasnya agar semua kalangan dapat ikut merasakan kekayaan budaya yang ditampilkan.

“Seluruh kegiatan gratis. Kami ingin masyarakat bisa menikmati budaya tanpa batas,” tegasnya.

Mengusung tema “Rupa, Warna, Rasa Nusantara: Pangan dalam Jejak Budaya dari Warisan Leluhur Menuju Pangan Masa Depan,” pameran ini diharapkan menjadi momentum penting dalam pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi daerah berbasis kearifan lokal.

Dengan promosi yang terus digencarkan, Pameran Abhirama Ranggawarsita 2026 diproyeksikan menjadi magnet baru yang mampu menarik perhatian masyarakat luas sekaligus menghidupkan kembali denyut budaya Jawa Tengah.

Jember – Seperti bara dalam sekam, kelangkaan gas LPG 3 kilogram atau “gas melon” di Jember memantik keresahan yang kian meluas. Di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak, harga justru melambung melewati batas yang ditetapkan, memicu reaksi keras dari Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait yang tak ingin situasi ini dibiarkan berlarut.

Fenomena kelangkaan dan lonjakan harga ini terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan laporan warga, harga LPG subsidi kerap dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp18.000. Menanggapi hal itu, Gus Fawait langsung berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan distribusi tetap lancar sekaligus menindak praktik pelanggaran di tingkat pangkalan.

“Kalau hanya sanksi administratif, itu terlalu ringan. Kami ingin ada tindakan tegas sampai penutupan pangkalan jika terbukti melanggar,” tegas Gus Fawait.

Ia menilai, akar persoalan bukan semata terbatasnya pasokan, melainkan adanya oknum pangkalan yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan dengan menaikkan harga di luar ketentuan. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga memperketat pengawasan distribusi di lapangan.

Dalam upaya memperkuat pengawasan, pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif melaporkan pelanggaran. Warga dapat menyampaikan aduan melalui berbagai kanal, termasuk program Wadul Gus’e yang selama ini menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Harga maksimal di pangkalan adalah Rp18.000. Tidak boleh lebih. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Kami akan turun langsung bersama Pertamina untuk mengecek,” ujarnya saat siaran langsung pada Senin (13/4/2026).

Gus Fawait juga menyinggung bahwa stabilitas pasokan energi nasional tetap menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk di tengah dinamika global yang dapat memengaruhi distribusi energi. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi global tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan praktik penjualan di atas HET terus terjadi di tingkat lokal.

Sementara itu, pihak Pertamina Patra Niaga memastikan komitmennya dalam menjaga distribusi LPG subsidi tetap sesuai aturan. Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan harga merupakan kategori berat yang tidak bisa ditoleransi.

“Menjual di atas HET merupakan pelanggaran berat. Sanksi terberat adalah pemutusan hubungan usaha atau penutupan pangkalan,” tegasnya.

Langkah tegas ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap distribusi LPG subsidi, sekaligus memastikan bantuan energi tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

Di tengah tekanan kebutuhan hidup yang terus meningkat, keberadaan LPG 3 kilogram menjadi penopang utama bagi rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro. Karena itu, penertiban distribusi dan harga menjadi langkah krusial agar kebijakan subsidi tidak melenceng dari tujuan utamanya.

Pada akhirnya, ketegasan pemerintah daerah menjadi sinyal kuat bahwa praktik curang dalam distribusi energi tidak akan diberi ruang. Bagi warga Jember, harapannya sederhana: gas tersedia, harga terjangkau, dan keadilan tetap terjaga. (ADV).